You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
       Pemkot Jaktim Gandeng BBWSCC Normalisasi Kali Cipinang
photo Nurito - Beritajakarta.id

Pemkot Jaktim Gandeng BBWSCC Normalisasi Kali Cipinang

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk menormalisasi Kali Cipinang dan Kali Sunter. Koordinasi harus dilakukan karena penanganan kali yang berada di atas Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan kewenangan BBWSCC.

Kita tinggal menunggu realisasi dari BBWSCC

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, saat banjir kemarin, pihaknya langsung berkoordinasi agar kali tersebut segera dinormalisasi mulai dari pengerukan, pemasangan turap hingga tanggul. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dan kota, warga di bantaran Kali Cipinang juga mengusulkan normalisasi.

"Usulan itu juga sudah disampaikan ke tingkat provinsi. Kita tinggal menunggu realisasi dari BBWSCC," katanya, Jumat (22/4).

Akses Jl Makasar Lumpuh Akibat Genangan

Bambang menjelaskan, saat banjir kemarin, debit air di Kali Cipinang dan Kali Sunter sangat tinggi hingga pada akhirnya meluap ke permukiman warga. Akibat kondisi itu, seluruh unit terkait dikerahkan ke lokasi banjir. Tak terkecuali petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU).

"Termasuk PPSU kita libatkan dalam evakuasi korban banjir sampai penanganan paska banjir. Kita juga siapkan posko pengungsian," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1195 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1182 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye971 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye949 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye859 personBudhi Firmansyah Surapati